Senin, 02 Mei 2011
Masalah Pangan Jadi Tema Besar KTT ASEAN
JUSUF Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi, mengatakan pangan dan energi menjadi salah satu tema besar dalam pelaksanaan KTT ASEAN 2011 yang berlangsung di Indonesia.
Pertumbuhan manusia dan iklim yang tidak menentu menjadikan masalah pangan merupakan hal yang krusial. "Pertumbuhan manusia akan terus membesar, sedangkan pangan terbatas. Indonesia akan mengajak negara di ASEAN menjaga stabilitas pangan," kata Jusuf di Jakarta, Senin 2 Mei 2011.
KTT ASEAN akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 4-8 Mei 2011. Indonesia tahun ini menjadi Ketua ASEAN. Presiden pun sempat menyampaikan pentingnya menjaga kondisi pangan dan energi agar tetap dalam posisi aman. Hal ini mengingat dunia juga sedang mengalami krisis pangan setelah terjadinya iklim yang tidak menentu.
Menurut Jusuf, sejumlah wilayah di Asia Tenggara mengalami masalah soal perubahan iklim. Masalah ini juga mengganggu panen dan mengurangi hasil panen. Dalam menjaga produksi pangan, Indonesia juga sedang menggagas pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian. "Masalah menanam tidak optimal karena tidak punya infrastruktur yang mencukupi," katanya.
Selain itu, energi juga menjadi agenda penting. Indonesia, kata Jusuf, akan mengajak semua negara ASEAN terus mengembangkan energi yang terbarukan dan tidak merusak lingkungan. Misalnya, energi geothermal. Merapi memiliki potensi cukup besar. "Bagaimana menggunakan energi terbarukan. Akan ada mekanisme kesepakatan nanti," katanya. Dalam KTT ini, kata dia, hampir semua wakil negara di Asia Tenggara hadir kecuali Singapura yang sedang menyelenggarakan pemilihan umum.(tempointeraktif.com)
Rabu, 23 Februari 2011
Benarkah Pemerintah tak Serius Urus Pertanian
DEKAN Fakultas Pertanian UGM, Prof Ir Triwibowo Yuwono, menilai perhatian pemerintah terhadap pengembangan bidang pertanian masih minim. Indikasi ini, terlihat dari anggaran APBN yang dialokasikan di sektor pertanian tak sebanding dengan alokasi anggaran lain, semisal sektor pendidikan.
”Politik anggaran untuk sektor pertanian harus diperbesar, seperti halnya sektor pendidikan dan dituangkan dalam amandemen UUD 1945,” kata Triwibowo Yuwono Jumat. Pernyataan ini resmi merupakan sikap Fakultas Pertanian menyambut Hari Pangan Dunia yang jatuh 12 Oktober nanti.
Selain jumlah anggaran harus ditambah, katanya, saat ini seharusnya ada pula jaminan bahwa kebijakan penyediaan pangan nasional tidak dilakukan dalam bentuk kontrak dengan pihak luar negeri, seperti terjadi di sektor perkebunan di Indonesia.
Menurut dia, saat ini kan hampir sebagian besar sektor perkebunan, terutama kelapa sawit justru sudah dimiliki swasata asing, terutama dari Malaysia. Gejala ini, katanya, bisa saja nanti menjalar ke sektor pertanian ini, bila pemerintah tak memperhatikannya.
Katanya, Rektor juga berharap agar alih fungsi yang lain dan tidak terkait dengan produksi pangan harus dikendalikan, sehingga implementasi undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus segera dipikirkan.
”Di sisi lain perhatian kepada petani gurem juga harus ditingkatkan. Ini bsia dilakukan dengan terobosan program transmigrasi, misalnya,” katanya. Demikian dirilis Republika online, 9/10/2009.
Kita tentu akan bertanya-tanya bagaimanamungkin negeri agraris yang demikian bertumpu kehidupan masyarakatnya pada pertanian seperti Indonesia, pemerintahnya mengalami disfungsi dan disorientasi pada titik tumpu pembangunan ekonominya, yakni pertanian.
Negeri agraris yang basic kekuatan ekonominya bertumpu pada pertanian, Indonesia seharusnya sudah melakukan evaluasi substansial terhadap berbagai problematikan kehidupan masyarakat di pedesaan. Gerak ekonomi yang berorientasi pada paradigma pertumbuhan, serta menjadikan neoliberalisme sebagai 'ideologi' ekonomi bangsa tidak akan menyelamatkan rakyat dari kebangkrutan sistematik. Hanya akan memanjakan telinga masyarakat dan memuaskan nafsu angka-angka sebagai target perjalanan kekuasaan tanpa sedikitpun memikirkan realitas sosial yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan masyarakat.(zulkarnain hamson)
”Politik anggaran untuk sektor pertanian harus diperbesar, seperti halnya sektor pendidikan dan dituangkan dalam amandemen UUD 1945,” kata Triwibowo Yuwono Jumat. Pernyataan ini resmi merupakan sikap Fakultas Pertanian menyambut Hari Pangan Dunia yang jatuh 12 Oktober nanti.
Selain jumlah anggaran harus ditambah, katanya, saat ini seharusnya ada pula jaminan bahwa kebijakan penyediaan pangan nasional tidak dilakukan dalam bentuk kontrak dengan pihak luar negeri, seperti terjadi di sektor perkebunan di Indonesia.
Menurut dia, saat ini kan hampir sebagian besar sektor perkebunan, terutama kelapa sawit justru sudah dimiliki swasata asing, terutama dari Malaysia. Gejala ini, katanya, bisa saja nanti menjalar ke sektor pertanian ini, bila pemerintah tak memperhatikannya.
Katanya, Rektor juga berharap agar alih fungsi yang lain dan tidak terkait dengan produksi pangan harus dikendalikan, sehingga implementasi undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus segera dipikirkan.
”Di sisi lain perhatian kepada petani gurem juga harus ditingkatkan. Ini bsia dilakukan dengan terobosan program transmigrasi, misalnya,” katanya. Demikian dirilis Republika online, 9/10/2009.
Kita tentu akan bertanya-tanya bagaimanamungkin negeri agraris yang demikian bertumpu kehidupan masyarakatnya pada pertanian seperti Indonesia, pemerintahnya mengalami disfungsi dan disorientasi pada titik tumpu pembangunan ekonominya, yakni pertanian.
Negeri agraris yang basic kekuatan ekonominya bertumpu pada pertanian, Indonesia seharusnya sudah melakukan evaluasi substansial terhadap berbagai problematikan kehidupan masyarakat di pedesaan. Gerak ekonomi yang berorientasi pada paradigma pertumbuhan, serta menjadikan neoliberalisme sebagai 'ideologi' ekonomi bangsa tidak akan menyelamatkan rakyat dari kebangkrutan sistematik. Hanya akan memanjakan telinga masyarakat dan memuaskan nafsu angka-angka sebagai target perjalanan kekuasaan tanpa sedikitpun memikirkan realitas sosial yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan masyarakat.(zulkarnain hamson)
Zulkarnain Hamson: Konflik di Pabrik Gula Takalar
Zulkarnain Hamson: Konflik di Pabrik Gula Takalar: "(Konflik Lahan Perkebunan, Warisan Kolonial Liputan: Zulkarnain Hamson) SENGKETA yang terjadi pada area perkebunan tebu milik PTPN XIV atau..."
Langganan:
Postingan (Atom)