Rabu, 23 Februari 2011

Benarkah Pemerintah tak Serius Urus Pertanian

DEKAN Fakultas Pertanian UGM, Prof Ir Triwibowo Yuwono, menilai perhatian pemerintah terhadap pengembangan bidang pertanian masih minim. Indikasi ini, terlihat dari anggaran APBN yang dialokasikan di sektor pertanian tak sebanding dengan alokasi anggaran lain, semisal sektor pendidikan.
”Politik anggaran untuk sektor pertanian harus diperbesar, seperti halnya sektor pendidikan dan dituangkan dalam amandemen UUD 1945,” kata Triwibowo Yuwono Jumat. Pernyataan ini resmi merupakan sikap Fakultas Pertanian menyambut Hari Pangan Dunia yang jatuh 12 Oktober nanti.
Selain jumlah anggaran harus ditambah, katanya, saat ini seharusnya ada pula jaminan bahwa kebijakan penyediaan pangan nasional tidak dilakukan dalam bentuk kontrak dengan pihak luar negeri, seperti terjadi di sektor perkebunan di Indonesia.
Menurut dia, saat ini kan hampir sebagian besar sektor perkebunan, terutama kelapa sawit justru sudah dimiliki swasata asing, terutama dari Malaysia. Gejala ini, katanya, bisa saja nanti menjalar ke sektor pertanian ini, bila pemerintah tak memperhatikannya.
Katanya, Rektor juga berharap agar alih fungsi yang lain dan tidak terkait dengan produksi pangan harus dikendalikan, sehingga implementasi undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus segera dipikirkan.
”Di sisi lain perhatian kepada petani gurem juga harus ditingkatkan. Ini bsia dilakukan dengan terobosan program transmigrasi, misalnya,” katanya. Demikian dirilis Republika online, 9/10/2009.
Kita tentu akan bertanya-tanya bagaimanamungkin negeri agraris yang demikian bertumpu kehidupan masyarakatnya pada pertanian seperti Indonesia, pemerintahnya mengalami disfungsi dan disorientasi pada titik tumpu pembangunan ekonominya, yakni pertanian.
Negeri agraris yang basic kekuatan ekonominya bertumpu pada pertanian, Indonesia seharusnya sudah melakukan evaluasi substansial terhadap berbagai problematikan kehidupan masyarakat di pedesaan. Gerak ekonomi yang berorientasi pada paradigma pertumbuhan, serta menjadikan neoliberalisme sebagai 'ideologi' ekonomi bangsa tidak akan menyelamatkan rakyat dari kebangkrutan sistematik. Hanya akan memanjakan telinga masyarakat dan memuaskan nafsu angka-angka sebagai target perjalanan kekuasaan tanpa sedikitpun memikirkan realitas sosial yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan masyarakat.(zulkarnain hamson)

Zulkarnain Hamson: Konflik di Pabrik Gula Takalar

Zulkarnain Hamson: Konflik di Pabrik Gula Takalar: "(Konflik Lahan Perkebunan, Warisan Kolonial Liputan: Zulkarnain Hamson) SENGKETA yang terjadi pada area perkebunan tebu milik PTPN XIV atau..."